Rujukannya sama dengan rujukan pada jawaban sebelumnya. :)

--------------------------------------------------
Note added at 3 hrs (2008-02-17 01:40:10 GMT)
--------------------------------------------------

Kalau rujukan pada jawaban sebelumnya semuanya dari luar negeri, berikut ini saya kutipkan rujukan dari dalam negeri kita sendiri:
Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.
Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.
http://www.rcs.co.id/ketenagakerjaan_13_2003_9.htm

PEKERJAAN YANG TIDAK BERHAK ATAS UPAH KERJA LEMBUR
Dalam Keputusan Menakertrans Nomor KEP-102/MEN/2004 ada ketentuan dalam pasal 4 ayat (2) dan (3) ada pekerja tertentu yang tidak berhak atas upah lembur. Hal ini didasari pertimbangan bahwa mereka mendapat upah lebih tinggi. Tetapi sayangnya dalam Keputusan Menakertrans Nomor 102/MEN/2004 tidak disebutkan secara jelas, golongan pekerja dengan jabatan mana yang tidak berhak, hanya disebutkan mereka yang memiliki tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana dan pengendali jalannya perusahaan.
http://www.nakertrans.go.id/majalah_buletin/info_hukum/vol5_...